Saturday, January 7, 2012

Pemerintah akan gandakan jumlah mahasiswa teknik - Pendidikan Antara

Pemerintah akan gandakan jumlah mahasiswa teknik - Pendidikan Antara

Pemerintah akan gandakan jumlah mahasiswa teknik

Posted: 06 Jan 2012 08:46 AM PST

Balikpapan (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, untuk meningkatkan pendapatan per kapita, pemerintah menargetkan menciptakan populasi mahasiswa teknik dan sains hingga 50.000 orang pada tahun 2015.

"Jumlah itu setara dengan 15 persen dari jumlah mahasiswa di Indonesia yang mencapai 5,2 juta orang. Saat ini baru ada 11 persen mahasiswa teknik atau lebih kurang 30 ribu mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia," ujarnya Usai acara peresmian Politeknik Balikpapan menjadi Politeknik Negeri Balikpapan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat.

Menurut M Nuh, peningkatan jumlah lulusan mahasiswa teknik dinilai berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan per kapita penduduk.

Mendikbud mengatakan saat ini pendapatan per kapita penduduk Indonesia adalah 3.000 dolar AS, dengan semakin banyaknya lulusan perguruan tinggi pada 2015, diharapkan pendapatan per kapita penduduk bisa mencapai 14.000 Dolar AS.

"Semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi, pendapatan per kapita negara makin tinggi juga. Dan pendidikan tinggi yang menyumbang pendapatan domestik bruto tinggi adalah pendidikan teknik, sains, termasuk juga pertanian," ujarnya.

Ia mencontohkan, di bidang ini misalnya arsitek, seorang arsitek yang bekerja sendiri berhak atas 20 persen dari nilai proyek yang didapatnya. Kalau nilai proyeknya membangun rumah senilai Rp300 juta misalnya, maka Rp60 juta adalah penghasilan yang sah dari si arsitek.

Menurut dia, pemerintah menempuh tiga cara untuk menggandakan jumlah mahasiswa yang belajar bidang-bidang tersebut yakni dengan melakukan ekspansi, yaitu memperluas kemampuan menerima mahasiswa dan meluluskan sarjana bagi kampus-kampus yang memiliki fakultas atau jurusan, atau memang mengkhususkan diri di bidang teknik, sains, dan pertanian.

Pemerintah juga melakukan konversi perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri. "Tentunya perguruan tinggi yang memenuhi syarat seperti Politeknik Balikpapan," kata Menteri Muhammad Nuh.

Cara ketiga adalah membuat perguruan tinggi baru. Khusus di Balikapan, juga akan dibangun Institut Teknologi Kalimantan (ITK). "Tapi kami akui cukup sulit untuk meningkatkan kapasitas. ITB saja hanya menerima sekitar 6.000 mahasiswa per tahun, kemudian ITS 4.000 orang," kata Mendikbud.

Politeknik Negeri

Pemerintah menambah satu lagi perguruan tinggi negeri di Indonesia dengan meresmikan Politeknik Balikpapan (Poltekba) menjadi Politeknik Negeri Balikpapan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menandai konversi tersebut dengan menandatangani prasasti di depan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, dan sejumlah pejabat Balikpapan dan Kalimantan Timur di halaman kampus Poltekba di Jalan Soekarno-Hatta Km 8 Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Politeknik Balikpapan semula berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Balikpapan yang didirikan Wali Kota Balikpapan, yang saat itu masih dijabat Tjutjup Suparna, dan kemudian Imdaad Hamid, pada tahun 2001.

Ada empat jurusan di Poltekba, yaitu Teknik Mesin Alat Berat, Teknik Elektronika, Teknik Sipil, dan Tata Boga. Sebagian besar lulusannya diserap dunia industri di Balikpapan.
(T.KR-RMT/A041)

Sri Edi Swasono: fakultas ekonomi memihak kapitalis

Posted: 06 Jan 2012 06:35 AM PST

Surabaya (ANTARA News) - Guru Besar FE UI Prof dr Sri-Edi Swasono menilai fakultas ekonomi (FE) pada seluruh universitas di Indonesia memihak kapitalis, karena FE sudah menghapus koperasi sebagai sistem ekonomi dalam kurikulum mereka.

"Teori ekonomi di FE sekarang tentang persaingan, pasar, dan sejenisnya, sehingga melahirkan sarjana kapitalis, padahal koperasi merupakan sistem ekonomi yang mengajarkan kerja sama atau gotong royong," katanya di Surabaya, Jumat.

Mantan Ketua Umum Dekopin Pusat itu mengemukakan hal itu di sela-sela menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Dekopin Jatim, Dinas Koperasi dan UKM, serta 23 PTN/PTS se-Jatim.

"Kapitalis itu mementingkan persaingan dan pasar, sehingga kapitalis hanya membangun kemakmuran pengusaha besar dan menjadikan masyarakat sekitar sebagai penonton, sebaliknya koperasi membangun kerja sama atau gotong royong untuk kemakmuran bersama, baik pengusaha besar, kecil, maupun rakyat," katanya.

Menurut menantu mantan Wapres Mohammad Hatta itu, koperasi merupakan "sokoguru" ekonomi yang sudah diakui dunia, meski dunia masih belum sepenuhnya menerapkan koperasi, namun tren ke arah sana (koperasi) sudah ada, terbukti dengan adanya sosok Muhammad Yunus dengan Grameen Bank yang menerima Nobel.

"Koperasi sebagai guru terlihat dari koperasi tembakau dan cengkih yang menyokong (menyumbang) pabrik rokok, atau koperasi kopra yang menyokong pabrik minyak Bimoli. Jadi, saya bukan tidak setuju supermarket, tapi saya setuju supermarket yang di dalamnya ada gabungan mereka yang besar dan kecil," katanya.

Ia mencontohkan sistem kapitalis yang gagal membangun Papua, karena keberadaan Freeport justru menjadikan Papua sebagai provinsi termiskin di Indonesia dengan jumlah 37,8 persen masyarakat miskin, padahal kemiskinan nasional secara rata-rata hanya 13 persen.

"Kita kagum pada investor asing karena kita bermental `terjajah` yang minder, sehingga kepala daerah justru merampok, mengobral, atau menggadaikan negara kepada investor asing, padahal koperasi akan membangun kemakmuran bersama untuk meningkatkan daya saing bangsa kita di dunia," katanya.

Oleh karena itu, katanya, ekonomi kapitalis yang juga mengajarkan teori pertumbuhan harus disikapi secara kritis, karena pertumbuhan yang mengatur tidak boleh ada diskriminasi antara pengusaha besar dan kecil justru tidak adil, sebab pengusaha kecil tidak akan pernah mampu bersaing sampai kapan pun.

"Karena itu, koperasi justru ada saling menyokong antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil. Mana mungkin Christ John akan menang kalau diadu dengan Mike Tyson, karena itu pengusaha ekonomi kecil harus didukung untuk menjadi besar. Itulah koperasi," katanya.

Ia menilai universitas memang sudah mengajarkan kewirausahaan, tapi kewirausahaan itu justru melahirkan kapitalis, karena mereka akan mementingkan persaingan, karena itu universitas harus mengajarkan teori ekonomi secara koperasi dan bukan sekadar teori ekonomi yang kapitalis.

"Karena itu, saya mengajari para dosen FE di beberapa universitas di Semarang, Jember, Makassar, dan dalam waktu dekat dengan para dosen FE di Surabaya untuk merumuskan pengajar koperasi dan kurikulum koperasi di dalam universitas lagi," katanya, didampingi Rektor Unitomo Surabaya, dr Ulul Albab.

Dalam kesempatan itu, pimpinan fakultas dan rektorat dari 23 PTN/PTS se-Jawa Timur sepakat untuk menyiapkan modul mata kuliah koperasi untuk diajarkan kepada para mahasiswa mulai tahun ajaran 2012.

"Pemerintah mewajibkan pembelajaran kewirausahaan, tapi kewirausahaan itu sangat kapitalis, karena itu akan kita masukkan mata kuliah koperasi," kata Rektor Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya Ulul Albab selaku koordinator PTN/PTS se-Jatim untuk modul koperasi itu.

Guru jangan bisniskan buku

Posted: 06 Jan 2012 02:22 AM PST

Kendari, Sulawesi Tenggara (ANTARA News) - Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara mengingatkan para guru agar tidak terlibat dalam praktik bisnis buku mata pelajaran. Dengan kata lain, jangan ada kolusi antara guru dengan pebisnis penyedia buku pelajaran.

"Memang tidak ada paksaan tetapi kalau sudah guru mata pelajaran yang bersangkutan atau wali kelas yang memasarkan buku maka perasaan tertekan pasti dirasakan murid atau siswa," kata Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tenggara, Damsid, di Kendari, Jumat.

"Pebisnis buku tidak dilarang masuk sekolah tetapi hindari kolusi dengan guru mata pelajaran yang berakibat memberatkan orang tua murid/siswa," katanya. Ia mensinyalir guru atau wali kelas yang membantu memasarkan buku mendapatkan perangsang dari perusahaan penerbit sehingga disinyalir ada kolusi.

Oleh karena itu, selain DPRD yang melakukan kontrol juga diharapkan peran dari dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan.

Selain bisnis buku mata pelajaran juga pungutan dengan dalih belanja pakaian seragam maupun pakaian praktek harus dipantau agar tidak memberatkan. (S032)