Monday, January 9, 2012

Dana BOS Triwulan I Sudah Cair 34,76 Persen - Republika Online

Dana BOS Triwulan I Sudah Cair 34,76 Persen - Republika Online

Dana BOS Triwulan I Sudah Cair 34,76 Persen

Posted: 09 Jan 2012 05:20 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan sebesar 34,76 persen dana BOS Triwulan 1 telah dicairkan ke sekolah-sekolah di lima provinsi di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, menyatakan Kelima provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

"Total dana BOS yang telah disalurkan di lima provinsi tersebut sebesar Rp 1,95 triliun," kata Nuh dalam konferensi persnya di Gedung Kemendikbud, Senin (9/1).

Pencapaian tersebut menyamai pencapaian penyaluran BOS Triwulan 1 tahun 2011 lalu pada bulan ketiga minggu kedua. Pencapaian tersebut juga menyamai pencapaian penyaluran BOS Triwulan 1 tahun 2010 pada bulan kedua minggu pertama.

"Kami menargetkan tanggal 16 Januari nanti penyaluran BOS Triwulan 1 sudah selesai. Jika hal itu terwujud maka akan menyamai pencapaian penyaluran BOS Triwulan 1 baik 2010 dan 2011 pada bulan Maret," kata Nuh.

Sementara itu, sebanyak 480 kabupaten/kota (95 persen) di Indonesia telah melakukan penandatanganan nota perjanjian hibah (NPH) untuk penyaluran BOS tahun ini. Sedangkan 17 kabupaten/kota (5 persen) belum melakukan.

Di tingkat provinsi sebanyak 38 provinsi (85 persen) telah melakukan penandatanganan NPH. Sedangkan lima provinsi (15 persen) belum melakukan NPH.

Penandatanganan NPH merupakan syarat dicairkannya BOS ke daerah yang bersangkutan. "Jika NPH belum ditandatangani maka BOS tidak bisa turun. Tetapi saya optimistis hari ini (Senin 9/1) semua daerah sudah bisa menandatangani NPH," tutur Nuh.

Pada acara sosialisasi Desember 2011 lalu, Kemendikbud berjanji penyaluran BOS tahun ini akan lebih baik dibandingkan penyaluran BOS 2011 yang sering terlambat. Tahun ini terdapat kenaikan anggaran BOS sebesar 40 persen dari Rp 16,3 triliun (tahun 2011) menjadi Rp 23,5 triliun.

Mendikbud Ultimatum Jangan Coba-coba Selewengkan Dana BOS

Posted: 09 Jan 2012 04:38 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, berpesan kepada semua pejabat yang bersentuhan dengan penyaluran dana BOS 2012 agar tidak main-main. Barang siapa yang tertangkap basah melakukan korupsi terhadap dana tersebut akan ditindak tegas.
 
"Jika terdapat indikasi korupsi kami akan segera mengirimkan tim untuk melakukan verifikasi di lapangan. Seandainya sampai terbukti, maka kami akan melakukan penindakan tanpa ada kompromi," ujar Nuh dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (9/1).
 
Terutama kepada para kepala sekolah yang menerima dana BOS, Nuh menegaskan agar mereka tidak menyerahkan urusan BOS ke pemerintah kabupaten/kota. "Jika sampai terjadi penyelewengan, maka baik penerima maupun pemberi, dalam hal ini kepala sekolah, akan menerima sanksi," kata Nuh menegaskan.
 
Kemendikbud telah meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk langsung turun ke lapangan untuk memastikan cairnya dana BOS Triwulan 1 2012 ini. Sudah menjadi tugas pemerintah, kata Nuh, untuk memastikan penyaluran dan pemanfaatkan BOS 2012 tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat penggunaan.
 
Terkait Dana BOS 2011 yang belum tersalurkan, Nuh mengatakan harus tetap disalurkan. Batas akhir penyaluran dana BOS 2011 adalah Januari ini. Total Dana BOS 2011 yang sudah tersalurkan baru 88,10 persen (dari total Rp 16,3 triliun).

Sekolah Unggulan Tolak Anak Yatim

Posted: 09 Jan 2012 03:30 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Seorang anak yatim di Depok telah ditolak masuk ke sekolah unggulan, karena pihak sekolah menduga keluarganya tidak akan mampu membayar pendidikannya. "Padahal mereka sudah kasih keputusan pada 20 (Desember 2011) diterima dan langsung mengukur baju. Tapi kemarin, pukul 14.00 WIB mereka kasih kabar dengan alasan bagaimana biayanya, sedangkan ayahnya tidak ada," kata Risnawati, ibu siswi yang ditolak itu, di Depok, Senin (9/1).

Siswi itu bernama Afrillya Anugerah. Pada Desember 2011 Arfillya didaftarkan ke Sekolah Islam Terpadu (SMPIT) Nururrahman. Ina, demikian sapaan Risnawati, menjelaskan, dirinya sengaja memindahkan putri pertamanya itu, menyusul meninggalnya ayah Afrillya, Eri Anugerah, November 2011. "Saya memindahkan karena jaraknya lebih dekat dibandingkan ke sekolah awal di Putra Bangsa," ujarnya.

Ina menyesalkan proses untuk diterima di sekolah unggulan itu ternyata dipersulit. Senin siang, Ina bersama putrinya mencoba mendatangi sekolah unggulan tersebut.
Kedatangannya untuk mengklarifikasi pembatalan yang disampaikan melalui telpon oleh pihak berwenang sekolah tersebut. "Tetapi, mereka mencoba mengelak," katanya.

Ia juga mengaku belum mengeluarkan uang. Soalnya, berdasarkan perjanjian, kata dia, pembayaran akan dilakukan pada saat awal masuk sekolah, pada Senin ini. "Kami menyesalkan mengapa memberikan kabarnya sudah mepet waktunya," ujar ibu tiga anak ini.

SMP Rintisan Bertaraf Internasional Dievaluasi, Kok Bisa?

Posted: 09 Jan 2012 01:53 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID,  SUMENEP -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih mengevaluasi keberadaan ratusan sekolah menengah pertama (SMP) yang ditetapkan sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) sejak 2007.

Konsultan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kir Haryana, Senin, menjelaskan sejak 2007 hingga 2009 terdapat 356 SMP di seluruh Indonesia yang ditetapkan sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).

"Saat ini, Kemendikbud masih mengevaluasi perjalanan masing-masing SMP yang telah ditetapkan sebagai RSBI itu. Hingga sekarang belum ada kesimpulan tentang gagal atau tidaknya pelaksanaan program RSBI," katanya di Sumenep, Jawa Timur.

"Dalam konteks SMP, evaluasi SMP yang ditetapkan sebagai RSBI itu dilakukan selama enam tahun. Hingga sekarang belum ada satu pun SMP yang berstatus RSBI yang sudah berusia enam tahun, dan selanjutnya perjalanannya dievaluasi hingga menghasilkan sebuah kesimpulan," ujarnya.

Ia meminta semua elemen masyarakat di Indonesia tidak tergesa-gesa dalam menilai dan menyimpulkan sukses atau tidaknya pelaksanaan program RSBI. "Dalam evaluasi kami, sudah ada SMP yang telah ditetapkan sebagai RSBI sejak 2007 itu layak ditingkatkan menjadi SBI. Ini penilaian sementara, dan bukan sebuah kesimpulan," ucapnya.

Namun, kata dia, perjalanan sebagian SMP yang menjadi RSBI tersebut memang kurang bagus. "Itu sebuah kondisi yang wajar. Namanya saja berbenah. Untuk menjadi SBI dan minimal bertahan sebagai RSBI, manajemen sekolah tersebut harus kerja keras, jika tidak ingin status sekolahnya turun menjadi sekolah standar nasional (SSN)," paparnya.

Kir Haryana juga meminta pimpinan, guru, dan komite sekolah berstatus RSBI untuk tidak terlalu memikirkan komentar maupun pendapat sebagian orang yang menilai pelaksanaan program RSBI telah gagal.

"Komentar itu tidak perlu dimasukkan ke hati. Kami berharap manajemen sekolah yang berstatus RSBI mencurahkan pikirannya 100 persen untuk membenahi sekolahnya dibanding memikirkan komentar tersebut," katanya. SMPN 1 Sumenep adalah satu-satunya SMP yang berstatus RSBI di daerah tersebut sejak 2008.

Dampak Polemik RSBI, DPR Segera Revisi UU Sisdiknas

Posted: 08 Jan 2012 11:45 PM PST

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Polemik mengenai keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) mendapat perhatian serius dari wakil rakyat di Senayan.

Komisi X DPR-RI rencananya akan mengajukan revisi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun ini juga. "Komisi X sudah sepakat untuk mengajukan revisi UU Sisdiknas tahun ini," ujar Wakil Ketua Komisi X, Raihan Iskandar, Senin (9/1) pagi.

Ia menilai polemik tersebut telah meresahkan masyarakat karena pemerintah bersikukuh tidak mau membubarkan RSBI dengan alasan terbentur dengan Pasal 50 Ayat (3) UU Sisdiknas.

Anggota DPR dari Fraksi PKS itu menilai tuntutan untuk membubarkan RSBI sebenarnya disebabkan oleh faktor yang sederhana, yakni faktor ekonomi. "RSBI telah membuka peluang adanya pungutan lebih besar kepada siswa," kata Raihan.

Selain itu, lanjut dia, RSBI juga telah menciptakan diskriminasi terhadap golongan siswa yang layak mendapatkan peluang belajar lebih baik. "Seharusnya siswa terbaik di mana pun dan dari kelas ekonomi apa pun bisa menikmati RSBI," ujarnya.

Beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan Permen Nomor 60 tahun 2011 tentang larangan pungutan. Di dalam Permen tersebut diatur SD dan SMP yang masuk kategori RSBI dilarang melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Menurut Raihan, Permen tersebut sudah cukup bagus. "Sekarang hanya tinggal sosialisasi serta pengawasan Permen tersebut diperketat," ujarnya.