Thursday, January 12, 2012

40 Persen Guru di Banten Belum S-1 - Republika Online

40 Persen Guru di Banten Belum S-1 - Republika Online

40 Persen Guru di Banten Belum S-1

Posted: 12 Jan 2012 04:20 PM PST

REPUBLIKA.CO.ID,  LEBAK -- Kualifikasi pendidikan sekitar 40 persen dari 89 ribu guru di Provinsi Banten belum sarjana S-1. Puluhan ribu guru yang belum S-1 itu didorong segera menyelesaikan kuliah jurusan kependidikan sebagai syarat Undang-Undang Guru dan Dosen.

"Kami targetkan tahun 2014 seluruh guru di Banten sudah menyandang S-1 kependidikan," kata Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Banten Muhammad Nur di Rangkasbitung, Kamis.

Ia mengatakan, apabila guru di Banten sudah menempuh sarjana kependidikan sehingga mutu dan kualitas pendidikan semakin membaik. Mutu pendidikan di Banten masuk 10 besar tingkat nasional berdasarkan hasil ukuran dari rata-rata nilai ujian nasional (UN). Dengan masuknya 10 besar tingkat nasional, kata dia, tentu mutu dan kualitas guru sudah bagus.

Selain itu juga guru sudah memiliki kualifikasi, baik akademik dan empat kompetensi dasar sebagai syarat tenaga pendidik. Menurut dia, dari 40 persen guru yang belum S-1 mereka kebanyakan guru sekolah dasar (SD) dan diharapkan tiga tahun ke depan sudah menyelesaikan sarjana kependidikan.

Mereka guru SD yang belum sarjana itu kini melanjutkan pendidikanya di Universitas Terbuka. Pemerintah Provinsi Banten cukup besar mengalokasikan dana untuk mendongkrak kualitas pendidikan, baik kualifikasi maupun kompetensi guru.

Hampir Separuh Guru di Banten Belum Sarjana

Posted: 12 Jan 2012 08:49 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK - Sekitar 40 persen dari 89 ribu guru di Provinsi Banten belum menempuh kualifikasi pendidikan sarjana S-1, sehingga diharapkan mereka segera menyelesaikan kuliah jurusan kependidikan sebagai syarat Undang-Undang Guru dan Dosen.

"Kami targetkan tahun 2014 seluruh guru di Banten sudah menyandang S-1 kependidikan," kata Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Banten Muhammad Nur di Rangkasbitung, Kamis (12/1).

Ia mengatakan, apabila guru di Banten sudah menempuh sarjana kependidikan sehingga mutu dan kualitas pendidikan semakin membaik. Mutu pendidikan di Banten masuk 10 besar tingkat nasional berdasarkan hasil ukuran dari rata-rata nilai ujian nasional (UN).

Dengan masuknya 10 besar tingkat nasional, kata dia, tentu mutu dan kualitas guru sudah bagus. Selain itu juga guru sudah memiliki kualifikasi, baik akademik dan empat kompetensi dasar sebagai syarat tenaga pendidik.

Menurut dia, dari 40 persen guru yang belum S-1 mereka kebanyakan guru sekolah dasar (SD) dan diharapkan tiga tahun ke depan sudah menyelesaikan sarjana kependidikan. Mereka guru SD yang belum sarjana itu kini melanjutkan pendidikanya di Universitas Terbuka.

Pemerintah Provinsi Banten cukup besar mengalokasikan dana untuk mendongkrak kualitas pendidikan, baik kualifikasi maupun kompetensi guru. Selain itu juga delapan kabupaten dan kota madya di Provinsi Banten cukup besar memperhatikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Sebab pendidikan tidak lepas dengan peran serta guru karena berhadapan langsung dengan siswa saat kegiatan belajar mengajar (KBM). Dengan menempuh sarjana itu, lanjut dia, dipastikan guru memiliki empat kompetensi dasar sebagai syarat tenaga pendidik, di antaranya ilmu pedagogik, prilaku, akademisi dan profesional.

"Keempat kompetensi itu wajib dimiliki setiap guru guna meningkatkan mutu pendidikan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Hj Yudawati mengatakan, dari 8.100 guru yang ada di Lebak sebagian besar sudah sarjana kependidikan. Sedangkan, sisanya yang belum sarjana kependidikan kini melanjutkan ke perguruan tinggi.

"Kami targetkan 2014 semua guru di Lebak sudah sarjana karena guru harus bersikap profesional dengan tugas utama mendidik dan mengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan," katanya.

Mayoritas SD di Patia, Pandeglang, Rusak

Posted: 12 Jan 2012 07:40 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG - Gedung sekolah dasar di Kecamatan Patia, Pandeglang, Provinsi Banten, saat ini banyak yang rusak dan perlu segera diperbaiki.

"Di Patia ada 22 gedung sekolah dasar (SD), yang kondisinya benar-benar bagus hanya enam unit, sisanya mengalami kerusakan," kata Pengawas SD Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Patia Edi Sunardi ketika dikonfirmasi di Pandeglang, Kamis (12/1).

Menurut dia, akibat kerusakan itu kegiatan belajar-mengajar berjalan kurang efektif, bahkan beberapa sekolah terpaksa harus menggukana satu ruang kelas secara bergiliran.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Pandeglang Abdul Azis menjelaskan kerusakan sekolah di daerah itu cukup banyak. Untuk sekolah dasar, dari 868 unit sekitar 590 unit di antaranya mengalami kerusakan.

"Sedangkan kerusakan ruang kelas, untuk SD dari 3.700 ruang kelas yang ada, 2.000 di antaranya dalam kondisi rusak, baik berat, sedang maupun ringan," katanya.

Selanjutnya, untuk SLTP, 331 dari 1.174 ruangan kelas mengalami kerusakan, sedangkan ruang kelas SMA/sederajat yang rusak mencapai 15 persen.

Selain itu, kata dia, banyak sekolah di daerah tersebut juga masih kekurangan sarana dan prasana pendukung seperti perpustakaan serta koleksi buku.

Dengan banyaknya kerusakan itu, kata dia, tidak mungkin selesai kalau hanya ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang mengandalkan APBD setempat.

"Kami terus berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat agar ada alokasi bantuan perbaikan bangunan sekolah dan ruang kelas di daerah ini," katanya.

Dana BOS Naik 45 Persen, Sekolah Diimbau Kurangi Tarikan

Posted: 11 Jan 2012 11:34 PM PST

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 untuk siswa Sekolah Dasar (SD) di Yogyakarta naik sighnifikan sebesar 45 persen. Dana BOS tersebut tahun ini menjadi Rp 580 ribu per siswa atau naik Rp 180 ribu per siswa dari tahun 2011 lalu yang hanya Rp 400 ribu per siswa.

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Asrori, kenaikan dana BOS juga terjadi untuk tingkat SMP. Namun, kenaikan dana BOS untuk tingkat SMP hanya Rp 135 ribu per siswa atau naik 23 persen, dari Rp 575 ribu menjadi Rp 710 ribu per siswa.

"Dengan kenaikan ini kita imbau, khususnya sekolah swasta, untuk mengurangi pungutan biaya pendidikan pada orang tua siswa. Karena kenaikannya sangat signifikan," tegas Budi, Kamis (12/1)

Dia menambahkan, pihaknya akan mengeluarkan surat edaran terkait hal itu ke seluruh sekolah di Yogyakarta. "Suratnya sudah selesai, akan kita edarkan segera," ujarnya.

Berdasarkan data Diknas Kota Yogyakarta, jumlah BOS yang diterima SD di Yogyakarta tahun ini sebanyak Rp 26,7 miliar. Dana ini diberikan untuk 46.097 siswa SD baik negeri maupun swasta. Sedangkan dana BOS untuk SMP sebanyak Rp 15,3 miliar diberikan untuk 21.558 siswa.

Dana BOS ini akan dikucurkan langsung ke rekening sekolah dari provinsi tanpa melalui Diknas Kabupaten/kota. Selain dana BOS Pusat, siswa SD dan SMP di Yogyakarta juga akan memperoleh dana BOS Daerah. Dana ini diberikan melalui APBD setempat.