Thursday, December 29, 2011

Mendikbud: Tak Perlu Khawatir dengan Uji Kompetensi Sertifikasi - Republika Online

Mendikbud: Tak Perlu Khawatir dengan Uji Kompetensi Sertifikasi - Republika Online

Mendikbud: Tak Perlu Khawatir dengan Uji Kompetensi Sertifikasi

Posted: 29 Dec 2011 07:02 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengimbau para guru yang hendak melakukan sertifikasi tak perlu khawatir dengan aturan uji kompetensi. Menurut Nuh, uji kompetensi perlu diterapkan karena tanggung jawab guru sangat besar.

"Tidak usah khawatir dengan uji kompetensi karena apa yang diujikan adalah apa yang mereka ajarkan sehari-hari," ujar Nuh di hadapan para guru dalam acara Training for Trainers Pendidikan Keuangan dan Perbankan kepada Para Pendidik di Bank Indonesia, Kamis (29/12) sore.

Uji kompetensi, kata Nuh, juga diperlukan karena saat ini anggaran yang dialokasikan untuk gaji guru sangat besar yakni sebesar Rp 163 triliun. Total besar APBN yang diberikan kepada sektor pendidikan adalah Rp 290 triliun. "Itu bukan angka yang sedikit. Oleh karena itu harus bisa dipertanggungjawabkan," tutur Nuh.

Mulai tahun 2011 ini terdapat perubahan pada aturan sertifikasi. Jika sebelumnya para guru yang hendak mendapatkan sertifikat pendidik cukup menyerahkan portofolio, maka tahun ini sebesar 90 persen harus melalui jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dengan disertai uji kompetensi.

Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo, berpendapat pemerintah telah salah mempersepsikan sertifikasi. Seharusnya sertifikasi adalah proses menetapkan seseoang memperoleh sertifikat pendidik. Setelah itu guru harus dibina dan dilatih terus-menerus agar kinerja dan kemampuan profesionalnya meningkat.

"Kebijakan adanya uji kompetensi untuk sertifikasi menandakan Kemendikbud bingung karena sertifikasi dengan portofolio tidak berimplikasi pada perbaikan kinerja guru," katanya.

Sulistiyo khawatir adanya uji kompetensi bisa membuat persoalan jika guru-guru berusia lanjut tidak lulus dalam tes tersebut.

Nuh sendiri bersikeras bahwa seharusnya guru-guru tua lebih mahir mengerjakan soal-soal dalam uji kompetensi. "Seandainya seseorang yang telah menjadi guru selama 30 tahun ternyata tidak kompeten, maka ia telah menjadi racun bagi anak-anak bangsa selama 30 tahun," kata Nuh tegas.

Dari total 2,9 juta guru di Indonesia, sekitar 1.101.552 guru telah mengikuti sertifikasi antara kurun waktu 2007-2009. Dari jumlah itu, 746.727 guru telah lolos dan bersertifikat serta baru 731.002 guru yang telah menerima tunjangan profesi. Pada tahun 2012 direncanakan akan ada 300.000 guru yang disertifikasi.

Tim Transisi UI Terbentuk

Posted: 29 Dec 2011 06:37 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tim transisi UI akhirnya terbentuk. Meskipun sampai batas terakhir yang ditetapkan baru empat stakeholder yang menyerahkan nama-nama calon anggota tim tersebut, namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap akan meminta tim tersebut mulai bekerja.

"Tim transisi tetap terbentuk. Insya Allah besok (Jumat 30/12) saya SK-kan supaya langsung bekerja," ujar Nuh melalui pesan singkatnya kepada Republika, Kamis (29/12) malam.

Nuh menyebutkan baru empat stakeholder yang menyerahkan nama ke dirinya yakni Eksekutif (Rektorat UI), Majelis Wali Amanat (WMA) UI, Dewan Audit, dan perwakilan karyawan. Eksekutif UI akan diwakili oleh Nasikin, seorang profesor di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik UI.

Sedangkan MWA diwakili Anwar Nasution, seorang guru besar Ilmu Ekonomi UI yang juga merupakan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tiga stakeholder lain yang belum menyerahkan nama ke Kemendikbud adalah Dewan Guru Besar, perwakilan senat, dan perwakilan mahasiswa. Khusus perwakilan senat, Nuh memaklumi karena saat ini masih terdapat dua senat di UI yakni Senat Akademik Universitas (SAU) dan Senat Universitas (SU).

"Jadi perwakilan dari senat menyusul setelah terdapat SAU bentukan tim transisi," ujar Nuh.

Tugas-tugas tim transisi nanti, ujar Nuh, di antaranya adalah membentuk SAU, menyiapkan pemilihan MWA baru, serta menyiapkan pemilihan rektor baru Agustus 2012 nanti.

Sebelumnya, sepekan lalu, Mendikbud untuk kesekian kalinya turun tangan untuk memediasi konflik internal UI. Hasilnya dua pihak yang bermasalah, yakni rektorat UI dan MWA, akhirnya sepakat membentuk tim transisi.

PGRI Desak Pemerintah Terapkan Resentralisasi Pengelolaan Guru

Posted: 29 Dec 2011 06:17 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengimbau pemerintah kembali menerapkan resentralisasi terkait pengelolaan guru di Indonesia. Penerapan desentralisasi guru selama ini dianggap telah berdampak tidak menguntungkan bagi kepentingan guru.

"Desentralisasi guru telah menimbulkan persoalan yang serius. Banyak guru stres karena dipindah ke luar daerah atau diturunkan jabatannya karena kepentingan politik kepala daerah," ujar Ketua PGRI, Sulistiyo, Kamis (29/12).

Hal tersebut diakibatkan pengelolaan guru di daerah-daerah saat ini bukan menjadi wewenang menteri, akan tetapi wewenang kepala daerah.

Namun Sulistiyo tidak menjamin jika resentralisasi bakal berdampak baik mengingat di masa lalu pengaturan guru di tingkat pusat juga tidak berjalan dengan mulus. "Tolong kaji dengan baik. Jika resentralisasi belum bisa dilakukan mungkin bisa seperti BOS, cukup diatur dari masing-masing (pemerintah) provinsi saja. Tidak sampai (pemerintah) kabupaten/kota," ujarnya.

Sebelumnya, lima kementerian telah menandatangani peraturan bersama untuk melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan peraturan bersama tersebut adalah memeratakan distribusi guru di seluruh wilayah NKRI.

Sulistiyo berpendapat surat keputusan bersama lima menteri tersebut masih perlu disosialisasikan ke para bupati dan walikota. "Saya menghargai usaha tersebut. Namun banyak bupati dan walikota yang masih mempertanyakan dasar hukum dari surat tersebut karena sesuai UU nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah bupati dan walikota merupakan pembina para guru di daerah mereka," katanya.

PGRI pada Januari 2012 nanti telah mengagendakan pertemuan dengan para bupati dan walikota di seluruh Indonesia. "Saya kira persoalan ini harus dievaluasi. Saat ini baik-buruknya pendidikan di suatu wilayah ironisnya selalu tergantung siapa yang menjadi kepala daerah," tutur Sulistiyo.

Lintasarta Perluas Program Pengembangan Generasi Muda Berbasis IT

Posted: 29 Dec 2011 03:23 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Aplikanusa Lintasarta memperluas program Pengembangan Generasi Muda Berbasis Teknologi Informasi ke Padang. SMA Negeri 5 Padang dipilih untuk program ini.

Menurut Direktur Network & Operations, Bambang Priantono program Pengembangan Generasi Muda Berbasis Teknologi Informasi ini diharapkan dapat menciptakan generasi muda berbasis teknologi informasi yang  menguasai  ICT secara menyeluruh serta dapat mengembangkan kemandirian generasi muda dalam menghadapi persaingan global.

Untuk program serupa, Lintasarta telah menjalin kerja sama dengan SMA Negeri 9 Semarang, SMA Negeri 17 Surabaya, dan pada tahun 2010 dengan SMTI Makassar. ''Hal ini merupakan wujud dari komitmen Lintasarta dalam bidang pendidikan yaitu dengan menggalang kerjasama yang lebih luas dengan lebih banyak sekolah di masa yang akan datang,'' kata Bambang di Jakarta, Kamis (29/10).

Bambang Priantono menyampaikan bahwa program  ini dikemas secara terintegrasi dan berkesinambungan selama tiga tahun dengan fasilitas yang diberikan diantaranya fasilitas internet dan fasilitas sistem informasi sekolah yang terdiri dari software aplikasi, PC server, pemasangan LCD, pembuatan web portal sekolah dan pemberian pelatihan dalam mengimplementasikan aplikasi sekolah.

Lintasarta akan terus bekerjasama dengan sekolah-sekolah lainnya untuk dapat memberikan kontribusi dalam mencetak generasi muda yang memiliki wawasan global serta menguasai Teknologi Informasi yang dapat menjawab tantangan dunia global yang pada akhirnya memberikan kontribusi yang berarti bagi bangsa dan negara.

Tunjangan Non Sertifikasi Guru di Tangsel tak Juga Cair

Posted: 28 Dec 2011 08:24 PM PST

REPUBLIKA.CO.ID, PAMULANG – Tunjangan non sertifikasi guru di Tangerang Selatan (Tangsel) belum juga dicairkan sejak bulan Januari hingga Desember 2011. Padahal, dana tersebut seharusnya sudah dibayarkan setiap bulan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel, Mathoda, menampik bahwa pihaknya menunda-nunda pembayaran. "Tunjangan sertifikasi merupakan anggaran Kementerian Pendidikan, saya tidak tahu menahu mengapa tunjangan tersebut bisa molor hingga satu tahun," katanya pada wartawan, Rabu (28/12).

Menurutnya, Dindik Tangsel hanya menunggu kebijakan dari pusat dan tidak berwenang untuk mencairkan dana tersebut. Namun begitu, Mathoda memastikan tunjangan non sertifikasi akan segera cair dalam waktu dekat ini. "Sekarang kemungkinan masih dalam proses, tunggu saja kalau tidak hari ini, ya besok," ujarnya.

Pencairan dana non sertifikasi, kata dia, akan dibayarkan secara penuh dan tidak hanya enam bulan seperti isu yang menyebar di antara para guru. "Akan kita berikan penuh. Tunggu saja!" tegasnya.

Di lain pihak, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangsel, Uus Kusnadi, mengatakan pencairan tunjangan non sertifikasi saat ini sudah siap dicairkan. Jumlahnya mencapai Rp 18,9 miliar rupiah untuk seluruh guru di Tangsel. Uus meminta para guru bersabar atas belum cairnya dana non sertifikasi tersebut.

Sebelumnya, para guru di Tangerang Selatan (Tangsel) mengeluhkan belum turunnya tunjangan non sertifikasi guru sejak Januari. Salah seorang guru PNS di salah satu SMP Negeri di kawasan Pondok Aren, Agus, mengeluhkan molornya tunjangan non sertifikasi yang dijanjikan pemerintah ini. "Seharusnya, setiap bulan dibayarkan sebesar Rp 250 ribu untuk setiap orang guru," ujarnya.

Pria yang mengaku telah 20 tahun menjadi PNS ini mengaku hanya mendapatkan janji-janji semata. Termasuk adanya kabar yang menyebutkan dalam bulan ini rencana pencairan tunjangan sertifikasi akan dilakukan Pemkot setempat. "Katanya dalam bulan ini akan dibayarkan. Tapi dana yang keluar hanya enam bulan saja, bukan satu tahun," kata Agus.