Wednesday, December 21, 2011

Kualitas Ajar Bahasa Inggris di SMP tak Memuaskan - Republika Online

Kualitas Ajar Bahasa Inggris di SMP tak Memuaskan - Republika Online

Kualitas Ajar Bahasa Inggris di SMP tak Memuaskan

Posted: 21 Dec 2011 02:44 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengakui pengajaran Bahasa Inggris di SMP belum memuaskan, sehingga para lulusannya belum memenuhi tuntutan yang diharapkan.

Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud, Didik Hariyadi, mengatakan banyak siswa yang belum mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dengan bagus, meskipun mereka telah mempelajari mata pelajaran tersebut dalam beberapa tahun.

"Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SD sudah ada sejak 10 tahun lalu akan tetapi belum ada keberhasilan. Oleh karena itu perlu ada optimalisasi proses belajar mengajar dengan pemanfaatan media untuk integrasi tujuan dan isi pelajaran yang dapat meningkatkan mutu pelajaran," kata Didik pada Peresmian Media Pembelajaran berbasis TIK dalam Bentuk Portal Berbasis Web dan Software Laboratorium Bahasa Inggris, Rabu (21/12).

Didik menilai, gagalnya proses pembelajaran ini terjadi karena guru dan metodologinya lebih banyak memberikan pengetahuan daripada pelatihan. Pada kurikulum 2004 pendekatan pengajaran bahasa Inggris diarahkan agar bahasa dipelajari sebagai alat komunikasi dan bukan sekedar suatu transfer ilmu.

"Namun, standar baku mutu kompetensi bahasa Inggris yakni Mendengar, Menulis, Membaca dan Berbicara tetap perlu diperhatikan," kata Didik

Maka dari itu Kemendikbud akan menyiapkan pengembangan perangkat lunak laboratorium bahasa berbasis komputer untuk siswa SD dan SMP. Perangkat tersebut akan diimplementasikan pada lab bahasa komputer berbentuk jaringan yang tidak membutuhkan adanya model panel yang memudahkan kemudahan dalam pengelolaan materi belajar.

Didik menerangkan, sebelumnya memang banyak perangkat lunak untuk lab bahasa berbasis komputer. Namun tidak berkembang positif karena tidak bersahabat dengan penambahan materi belajar sesuai dengan proses belajar mengajar di kelas.

Pada akhirnya, ujarnya, suasana pembelajaran semakin membosankan. Sekolah pun membutuhkan materi belajar multimedia untuk menarik perhatian siswa.

Ia menyatakan, pembuatan perangkat lunak laboratorum bahasa akan berimbas positif pada sekolah sehingga sekolah tidak perlu mengadakan perangkat lunak yang bervariatif yang akan menyebabkan tertukarnya konten tanpa dibatasi oleh spesifikasi sistem yang berbeda-beda di sekolah. "Kami ingin konten pembelajaran di SMP semakin terbangun," ujarnya.

Selain lab bahasa, Kemendikbud juga menyediakan portal yang akan melayani siswa kelas 7, 8 dan 9 serta guru di ketiga kelas tersebut dan masyarakat yang peduli dengan pendidikan akan berisi konten pembelajaran, permainan, diskusi dan evaluasi dalam bentuk media berbasis web.

Fitur portal juga akan menyediakan fitur penunjang pembelajaran lain seperti publikasi bahan ajar, forum diskusi dan bank soal. Mengenai bank soal, kata dia, dikembangkan dengan kurikulum SMP yang berlaku saat ini. "Mereka dapat mengerjakan secara online. Sehingga siswa dapat mandiri melakukan evaluasi," katanya.

UI Diminta Menjaga Tradisi Akademik

Posted: 21 Dec 2011 01:23 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh meminta agar persoalan posisi rektor di Universitas Indonesia (UI) dapat diselesaikan dengan baik. Jangan sampai perkara itu diselesaikan seperti di dunia politik.

"Intinya kita tidak ingin ada seperti model-model di dunia politik. Di tengah jalan harus diberhentikan, dan seterusnya. Kita jagalah suasana tradisi akademik itu," ujar Mendiknas, di Kompleks Istana Negara, Rabu (21/12).

Menurut Mendikbud antara Majelis Wali Amanat (MWA) dengan rektor harus saling mengakui. Bukan meniadakan satu sama lainnya. Jika ada persoalan, imbuh dia, hendaknya diselesaikan secara bersama-sama. Begitula terkait PP Nomor 66 tahun 2011 yang ditafsirkan secara berbeda-beda.

Sebagaimana diketahui Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri dalam suratnya yang dilayang ke MWA UI menganggap lembaga MWA tidak lagi memiliki kewenangan. Sebagai rektor Ia menyatakan tidak lagi bermitra dengan MWA UI. Dengan surat itu MWA UI lalu menilai Rektor resmi mengundurkan diri per 21 Desember 2011 ini.
 
"Saya kira silakan tafsir-tafsir, seperti itu tetapi kementerian pendidikan sebagai yang mempunyai kewenangan ingin mendamaikan dan mencari solusi agar semuanya bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Keanggotan MWA sendiri akan berakhir pada 12 Januari mendatang. Sedangkan rektor baru akan habis pada pertengahan Agustus 2012. Pemerintah berharap agar masa jabatan itu diakhiri dengan baik. "Kita tidak ingin ada su'ul khotimah, yang kita inginkan itu khusnul khotimah," ujarnya.

M Nuh mengaku Kementeriannya melalui Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) telah mencoba untuk memfasilitasi konflik yang berada di kampus kuning tersebut.

Keluarga Miskin di Malang Dapat Subsidi Pendidikan Rp 400 Ribu Hingga Rp 570 Ribu

Posted: 20 Dec 2011 05:49 PM PST

REPUBLIKA.CO.ID,MALANG--Pendidikan gratis di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, masih diprioritaskan bagi warga miskin, karena anggaran yang tersedia dari APBD belum mencukupi untuk seluruh siswa.

Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Malang Suwandi di Malang, Rabu, mengatakan, saat ini pendidikan gratis baru menyentuh warga miskin jenjang SD dan SMP. Sedangkan SMA/SMK belum tersentuh.

"Anggaran untuk menggratiskan biaya sekolah bagi puluhan ribu warga miskin, baik di sekolah swasta maupun negeri ini berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) pusat dan daerah (bosda)," katanya.

Untuk siswa SD, kata dia subsidi untuk pembebasan biaya (penggratisan) masing-masing sebesar Rp400 ribu/siswa/tahun. Sedangkan untuk SMP sebesar Rp570 ribu/siswa/tahun.

Jumlah siswa miskin di jenjang SD yang bebas biaya sebanyak 23 ribu siswa dari 210 ribu siswa se-Kabupaten Malang. Dan, untuk SMP sebanyak 10 ribu lebih dari jumlah siswa sekitar 60 ribu se-Kabupaten Malang.

Lebih lanjut Suwandi mengatakan, pihaknya saat ini juga sedang melakukan pendataan secara akurat warga miskin yang wajib dikover biaya sekolahnya, agar semua anak usia sekolah bisa sekolah.

"Pokoknya tahun depan tidak ada anak usia sekolah, khususnya usia wajib belajar (pendidikan 9 tahun) yang tidak bisa mengenyam pendidikan hanya karena terkendala biaya. Mereka ini menjadi prioritas kami, makanya kami sekarang melakukan pendataan lagi," tegasnya.

Sebelumnya Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pendidikan DPRD Kabupaten Malang Noor Muchlas menyatakan, program pendidikan gratis di daerah itu belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran.

Sebagai gantinya, Pemkab Malang akan memberikan perlengkapan sekolah kepada siswa miskin secara cuma-cuma (gratis). Perlengkapan sekolah tersebut berupa tas, buku-buku, sepatu dan seragam sekolah.

"Aturan hukum yang nantinya menjadi pegangan dalam penggratisan perlengkapan sekolah itu juga sedang kami bahas. Mudah-mudahan pada tahun pelajaran 2012-2013 sudah bisa direalisasikan," kata politisi dari PKB itu.