Monday, December 19, 2011

ITS Perkuat Kerja Sama dengan Hiroshima University - Republika Online

ITS Perkuat Kerja Sama dengan Hiroshima University - Republika Online

ITS Perkuat Kerja Sama dengan Hiroshima University

Posted: 19 Dec 2011 07:27 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Jawa Timur, meningkatkan kerja sama dengan Hiroshima University melalui Hiroshima University Surabaya Alumni Association.

"Di Surabaya ada sedikitnya 70 alumni universitas Hiroshima yang tersebar di ITS, Unair, Unesa, Unitomo, Untag, dan universitas lain," kata Rektor ITS Prof Dr Ir Triyogi Yuwono DEA di Surabaya, Senin (19/12).

Oleh karena itu, ia menyambut baik hubungan kerja sama antara kedua perguruan tinggi. "Kehormatan bagi ITS untuk menjalin kerja sama dengan Hiroshima University baik social activity maupun riset," tuturnya.

Sementara itu, Vice President of Hiroshima University Dr Yasuo Yamane mengaku ingin mengenalkan Hiroshima University kepada mahasiswa yang berminat melanjutkan studinya.

"Hubungan Hiroshima University dengan ITS telah diawali dengan studi dari Nonot Soewarno Soemarno pada 1983, saya berharap akan ada kelanjutan kerja sama yang baik untuk pendidikan dan riset," katanya.

Ia menjelaskan pembentukan HUSAA bertujuan melakukan kerja sama dalam Student Exchange, Research Exchange dan International Collaboration antara perguruan tinggi di Surabaya dengan Hiroshima University.

"Untuk itu, HUSAA Fair digelar di Surabaya pada Senin (19/12) malam, sehingga persahabatan di antara anggota HUSAA akan semakin erat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan almamater," katanya.

Apalagi, katanya, Renstra ITS menargetkan ITS pada 2017 harus menjadi universitas riset bertaraf internasional, karena itu dalam empat tahun ke depan hingga 2015, ITS harus berupaya keras menyiapkan dan memperkuat segala sesuatunya untuk dapat mengantarkan ITS menuju target itu.

Sebelumnya, Rektor ITS Surabaya melantik para Dekan, Pembantu Dekan, Ketua LPPM, sekretaris LPPM, Direktur Pascasarjana, Asisten Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Unit Pengelola Mata Kuliah Bersama (UPMB).

"Susunan dekanat kali ini berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya, dekan dibantu oleh empat pembantu dekan, maka mulai saat ini, pembantu dekan hanya ada satu. Begitu juga dengan Ketua LPPM, saat ini dijabat oleh Pembantu Rektor IV," katanya.

Dana BOS Sekolah Swasta Disalurkan Minggu Ini

Posted: 19 Dec 2011 05:59 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Pejabat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Padang mengungkapkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap IV 2011 untuk sekolah swasta akan disalurkan minggu ini.

"Kita mengakui adanya keterlambatan penyaluran dana BOS tahap IV untuk sekolah swasta di Padang, karena persyaratan pencairan juga terlambat disampaikan dari sekolah ke Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disampaikan ke DPKAD," kata Kepala Bidang Bendahara Umum Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Padang Kennedi di Padang, Senin (19/12).

Ia mengatakan, untuk saat ini pihaknya baru memproses pengajuan pencairan dari sebagian sekolah swasta di Padang. Dimungkinkan pencairan untuk sebagian sekolah yang telah memenuhi semua persyaratan pancairan akan dilakukan minggu ini.

Dana BOS tahap IV periode Oktober-Desember 2011 yang akan disalurkan ditujukan untuk SD dan SMP swasta sebanyak Rp 3,092 miliar yang terdiri atas Rp 1.380.800.000 untuk 77 SD swasta dan Rp 1.711.200.000 untuk 63 SMP swasta.

"Sedangkan siswa yang akan menerima sebanyak 13.808 murid SD swasta dan 11.904 pelajar SMP swasta," katanya.

Ia menyebutkan, seharusnya dana BOS tahap IV tersebut telah ditransfer ke rekening sekolah pada 7 Desember 2011, terhitung tujuh hari setelah dana BOS sampai ke kas daerah. Dana BOS sampai ke kas daerah pada 29 November 2011, sedangkan dana BOS untuk SD dan SMP negeri telah disalurkan pada 7 Desember 2011.

Menurut dia, dari aturan yang telah ditetapkan, dana BOS antara sekolah negeri dan swasta memang berbeda. Untuk sekolah swasta, harus menyertakan persyaratan berupa surat perjanjian hibah.

Sementara itu, Manager BOS Disdik Padang Maghdalena mengatakan, pihaknya telah menyampaikan persyaratan pencairan dari 42 SD/SDLB swasta dan 42 SMP/SMPLB swasta ke DPKAD.

"Masih ada 35 SD/SDLB swasta dan 21 SMP/SMPLB swasta yang tengah diproses persyaratan pencairannya di Dinas Pendidikan Padang," katanya.

Ditargetkan semua persyaratan pencairan dana BOS bagi sekolah swasta telah rampung pada Selasa (20/12). Ia menambahkan, dana BOS untuk sekolah negeri meliputi 389 SD dan SMP dengan total alokasi Rp 15,021 miliar lebih untuk 108.140 pelajar.

"Dana itu disalurkan kepada 82.652 murid di 350 SD/SDLB negeri Rp 8.265.200.000 dan 25.488 pelajar SMP/SMPLB dari 39 sekolah Rp 3.663.900.000," katanya.

41 Pelajar Ikuti International Home Stay di Singapura dan Hongkong

Posted: 19 Dec 2011 04:29 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Telkomsel memberikan beasiswa kepada 41 orang siswa untuk mengikuti program homestay di Singapore dan Hongkong.

Program International Homestay ini digelar sebagai bagian dari program beasiswa (scholarship) berkesinambungan yang difokuskan pada siswa SMU/sederajat yang merupakan anggota dari Telkomsel School Community (TSC).

Setelah lolos persyaratan administratif dan proses seleksi ketat di masing-masing regional, 41 orang siswa berhasil mendapatkan beasiswa international homestay ke Singapore dan Hongkong.  41 orang siswa ini merupakan perwakilan dari masing-masing kantor branch Telkomsel di seluruh Indonesia.

GM Community Management & New Segment Telkomsel, Yunita Primastuti mengungkapkan Generasi muda adalah calon pemimpin masa depan bangsa. '' Sebagai wujud dari apresiasi kepada siswa-siswa yang tergabung dalam Telkomsel School Community, Pogram International Homestay ini diharapkan mampu mendorong munculnya generasi unggul masa depan, " kata Yunita di Jakarta, Senin (19/12).

Walaupun setiap anggota TSC diperbolehkan mendaftar program ini, namun mereka wajib mengikuti serangkaian seleksi. Seleksi yang dilakukan meliputi sesi wawancara dan rekam jejak prestasi akademis peserta di sekolah masing-masing.

Seluruh peserta program, akan menjalani homestay selama 10 hari di Singapore dan 4 hari di Hongkong mulai tanggal 18 Desember sd 1 Januari 2012. Dalam program ini, mereka akan diberikan edukasi materi pendidikan yang bersifat informal dan lebih kepada soft skill.  

Edukasi diberikan melalui program diskusi, sosialisasi, sharing dan kegiatan informal lainnya yang berbeda dari kegiatan akademis sehari-hari di sekolah. Selain itu, para peserta akan diajak mengunjungi museum, company visit dan aktivitas edutainment lainnya.

Soal Surat Izin Belajar Palsu, BKD Purwakarta Dituding Menghambat

Posted: 19 Dec 2011 03:17 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA - Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta, Deddy Effendi, membantah jika para guru di wilayahnya telah memalsukan surat izin belajar. Seharusnya, menurut dia, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak asal bicara. Melainkan, tudingan itu harus berdasarkan fakta.

"Kalau ada guru yang seperti itu, silahkan dipanggil dan diproses," ujar Deddy di Purwakarta, Senin (19/12).

Diakui Deddy, justru fakta yang ada bukan seperti yang ditudingkan oleh BKD. Pihaknya, sering menerima keluhan dari para guru. Ternyata, BKD sering mempersulit proses pembuatan surat izin mengajar.

Seharusnya, sebagai lembaga aparatur pemerintahan tindakan dari BKD ini tidak seperti itu. Jika ada kemauan dari para guru untuk melanjutkan pendidikannya, harusnya di beri semangat dan apresiasi.

Salah satunya, dengan mempermudah mendapatkan surat izin belajar. "Yang terjadi di sini justru kebalikannya. Guru selalu dipersulit," kata Deddy dengan nada tinggi.

Menurut Dedi, jumlah guru yang sedang mengikuti perkuliahan ini mencapai dua ribu orang. Para guru yang dipersulit mendapatkan surat izin ini kebanyakan yang kuliah di perguruan tinggi swasta (PTS).

Jika BKD, mempermasalahkan ijazah guru dari PTS ilegal, sebaiknya tanyakan langsung ke PTS yang bersangkutan. Jangan pukul rata antara guru satu dengan lainnya.

Kenyataannya, BKD memukul rata guru yang kuliah di PTS legal dan ilegal. Bila sudah seperti ini, siapa yang dirugikan. Tentunya, yang menjadi korban disini para guru. Mereka, dengan biaya sendiri berupaya untuk mengikuti standarisasi seorang guru.

Ketika sudah keluar biaya banyak dan waktu yang cukup lama, BKD justru mempersulit keluarnya surat izin belajar. Bahkan, ada guru yang setahun sudah lulus kuliah tapi surat izinnya belum juga turun. "BKD jangan hanya mengurusi urusan teknis," paparnya.

Ratusan Guru Diduga Gunakan Surat Izin Belajar Palsu

Posted: 19 Dec 2011 02:57 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA - Ratusan guru PNS di Kabupaten Purwakarta, diduga telah menggunakan surat izin belajar palsu. Surat izin belajar ini, dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Akan tetapi, BKD tak merasa telah mengeluarkan surat tersebut.

"Kita dapat laporan adanya surat izin belajar palsu," ujar Kepala BKD Kabupaten Purwakarta, M Fajar Sidik, kepada Republika, Senin (19/12).

Surat ini, menjadi keharusan bagi guru PNS yang telah melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Fungsinya untuk mempermudah kenaikan pangkat. Akan tetapi, ternyata di lapangan banyak yang mengantongi surat izin palsu tersebut.

Bahkan, kata Fajar, pihaknya sudah mengantongi 50 nama guru yang menggunakan surat izin belajar yang diduga palsu tersebut. Namun, karena jumlah guru di Purwakarta mencapai 6.000 orang, maka diduga yang telah memalsukan surat izin tersebut lebih dari 100 orang. "Kita akan terus telusuri kebenarannya," kata Fajar.

Fajar menyebutkan, setiap guru PNS harus memiliki surat izin belajar. Begitu pula dengan guru yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Ketika, mereka beres kuliah surat izin tersebut harus kembali dikantongi.

Akan tetapi, lanjut dia, berdasarkan hasil penyelidikan ternyata banyak guru yang memalsukan surat tersebut. Salah satu indikator pemalsuannya, yaitu pada tanda tangan Kepala BKD. Pada surat izin palsu, tanda tangan kepala BKD ini melalu proses scanner.

Bahkan, surat izin belajar ini diduga telah diperjualbelikan oleh pihak tertentu. Kabarnya, untuk mendapatkannya harus ditebus dengan uang antara Rp 500 sampai 600 ribu.

Meski demikian, pihaknya tidak akan buru-buru mengeluarkan sanksi terhadap para guru nakal tersebut. Upaya yang akan dilakukannya, yaitu menulusuri fakta di lapangan. Kemudian, jika terbukti maka guru-guru tersebut akan dibina.

"Sanksi itu hal yang gampang," cetus Fajar. Seraya menyebutkan, justru yang sulit dilakukan itu melakukan pembinaan. Serta, menghentikan tindakan mereka yang keliru itu.

Terkait dengan pemalsuan tanda tangan ini, Fajar juga belum akan menyerahkan kasus tersebut ke kepolisian. Padahal, jika merujuk pada peraturan, perbuatan pemalsuan tanda tangan itu sudah melanggar hukum. Jadi, kasus ini bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.