Wednesday, December 21, 2011

Diknas: pendidikan gratis diprioritaskan bagi warga miskin - Pendidikan Antara

Diknas: pendidikan gratis diprioritaskan bagi warga miskin - Pendidikan Antara

Diknas: pendidikan gratis diprioritaskan bagi warga miskin

Posted: 20 Dec 2011 06:10 PM PST

Malang (ANTARA News) - Pendidikan gratis di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, masih diprioritaskan bagi warga miskin, karena anggaran yang tersedia dari APBD belum mencukupi untuk seluruh siswa.

Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Malang Suwandi di Malang, Rabu, mengatakan, saat ini pendidikan gratis baru menyentuh warga miskin jenjang SD dan SMP. Sedangkan SMA/SMK belum tersentuh.

"Anggaran untuk menggratiskan biaya sekolah bagi puluhan ribu warga miskin, baik di sekolah swasta maupun negeri ini berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) pusat dan daerah (bosda)," katanya.

Untuk siswa SD, kata dia subsidi untuk pembebasan biaya (penggratisan) masing-masing sebesar Rp400 ribu/siswa/tahun. Sedangkan untuk SMP sebesar Rp570 ribu/siswa/tahun.

Jumlah siswa miskin di jenjang SD yang bebas biaya sebanyak 23 ribu siswa dari 210 ribu siswa se-Kabupaten Malang. Dan, untuk SMP sebanyak 10 ribu lebih dari jumlah siswa sekitar 60 ribu se-Kabupaten Malang.

Lebih lanjut Suwandi mengatakan, pihaknya saat ini juga sedang melakukan pendataan secara akurat warga miskin yang wajib dikover biaya sekolahnya, agar semua anak usia sekolah bisa sekolah.

"Pokoknya tahun depan tidak ada anak usia sekolah, khususnya usia wajib belajar (pendidikan 9 tahun) yang tidak bisa mengenyam pendidikan hanya karena terkendala biaya. Mereka ini menjadi prioritas kami, makanya kami sekarang melakukan pendataan lagi," tegasnya.

Sebelumnya Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pendidikan DPRD Kabupaten Malang Noor Muchlas menyatakan, program pendidikan gratis di daerah itu belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran.

Sebagai gantinya, Pemkab Malang akan memberikan perlengkapan sekolah kepada siswa miskin secara cuma-cuma (gratis). Perlengkapan sekolah tersebut berupa tas, buku-buku, sepatu dan seragam sekolah.

"Aturan hukum yang nantinya menjadi pegangan dalam penggratisan perlengkapan sekolah itu juga sedang kami bahas. Mudah-mudahan pada tahun pelajaran 2012-2013 sudah bisa direalisasikan," kata politisi dari PKB itu. (E009/M008)

30 dosen Kopertis IX penulis buku dapat insentif

Posted: 20 Dec 2011 09:24 AM PST

Makassar (ANTARA News) - Sebanyak 50 judul buku ajar yang memenuhi syarat yang dibuat para dosen Kopertis IX Sulawesi tahun 2012 akan diberikan insentif.

Insentif itu merupakan upaya untuk memotivasi sekaligus tantangan bagi dosen untuk menulis buku ajar dan dananya akan diserahkan pada Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2012, kata Sekretaris Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Drs H. Ibrahim Saman, MM, di Makassar, Selasa.

Tahun 2011, lanjut Ibrahim, Kopertis memberikan insentif bagi 30 dosen yang menghasilkan karya buku. Pemberian insentif guna menggairahkan dan mendorong dosen terutama para guru besar untuk menghasilkan karya buku ajar setiap tahun.

Sebab, kenyataan selama ini masih relatif sedikit dosen yang menghasilkan karya buku, kata Ibrahim.

Buku yang diterbitkan dosen Kopertis IX, dibanding sekitar 9.000 Dosen Diperbantukan Kopertis (DPK) dan Dosen Tetap Yayasan (DTY), masih relatif sedikit. Buku yang terbit selama ini belum terlalu banyak, masih perlu terus dimotivasi dan dirangsang agar para dosen itu setiap tahun menghasilkan buku ajar.

Saat itu juga dilakukan bedah buku karya dosen Kopertis IX, yakni buku berjudul "Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem perwakilan Indonesia" penulis Rektor Universitas 45, Prof Dr Abd Rahman, SH, MH serta buku "Dimensi interaksi aktor dalam proses perumusan kebijakan publik" penulis Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr Muhlis Madani, MSi.

Tampil selaku pembedah, Ketua STIE YPUP Makassar Dr H. Kamal Hijaz, SH, MH dan anggota DPRD Kota Makassar, Ir H. Haris Yasin Limpo, MM. Moderator.

Ketua Panitia Pelaksana, Muh Yahya Mustafa menambahkan, pameran dan bedah buku dilaksanakan satu hari. Buku yang dipamerkan adalah karya para dosen sekitar 100 judul. Peserta pada bedah buku, berasal dari para dosen Kopertis yang menyebar pada beberapa kampus di Makassar. (HK/F003)

Ormas tolak keberadaan komunitas punk di Aceh

Posted: 20 Dec 2011 08:04 AM PST

Banda Aceh (ANTARA News) - Puluhan organisasi masyarakat di Aceh menolak keberadaan anak punk dan mendesak pemerintah daerah melahirkan "qanun" (perda) berisi larangan bagi komunitas itu.

"Jangan ada tempat bagi berkembangnya komunitas punk dan kami mendesak pemerintah segera membuat qanun tentang larangan komunitas ini di Aceh," kata Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Faisal Ali di Banda Aceh, Selasa.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan pimpinan ormas dengan Kapolda Aceh Irjen (Pol) Iskandar Hasan yang juga dihadiri Kepala Badan Kesbang Linmaspol Aceh Bustami Usman.

Ormas yang hadir dalam dialog sekaligus memberikan dukungan kepada aparat kepolisian antara lain Front Pembela Islam (FPI) Aceh, Himpunan Imam Masjid, Dewan Dakwah Aceh, Pelajar Islam Indonesia, KAMMI Aceh, dan HMI.

Selanjutnya Rabithah Thaliban Aceh (RTA/organisasi santri), organisasi penguatan aqidah Islam, Komunitas Barisan Muda Siswa Aceh, dan Kobar GB.

Dalam pernyataan sikapnya, ormas-ormas itu juga mendukung upaya-upaya pembinaan kembali komunitas anak punk yang dilakukan jajaran Polda Aceh bersama Pemerintah Kota (pemkot) Banda Aceh di Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah, Saree Aceh Besar.

Ketua Himpunan Imam Masjid Aceh Tarmizi Rasyid mengharapkan pembinaan terhadap 65 orang anak punk di SPN Seulawah itu ditambah dari semula 10 hari menjadi tiga bulan.

"Tentunya untuk membiayai pembinaan itu harus diupayakan penambahan pendanaan dan hal tersebut diharapkan partisipasi aktif pemerintah. Kalau tidak mereka dikhawatirkan akan kembali hidup di jalanan," kata dia.

Namun demikian, ujarnya menambahkan, bagi anak-anak yang terlanjur terperosok ke dalam komunitas punk sebaiknya dititipkan di pondok pesantren khusus bagi mereka yang muslim.

Keberadaan komunitas anak punk, menurut dia, justru telah melanggar HAM bagi warga Aceh yang memiliki nilai-nilai hidup Islami.

Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen (Pol) Iskandar Hasan mengatakan, pembinaan lanjutan sudah seharusnya dilakukan pemerintah, karena anak-anak punk tersebut memang tidak cukup jika hanya 10 hari dibina.

"Anak-anak punk kini telah merasakan mereka diperhatikan, diajari hidup disiplin dan teratur. Biarkan orang luar melihat apa yang polisi lakukan untuk mengembalikan mereka ke arah hidup lebih baik dan berguna, meski saya dihujat oleh orang lain dengan menyebutkan kami melanggar HAM," kata Kapolda.

(T.A042/R014)

Marwah Daud kini fokus kembangkan pendidikan karakter

Posted: 20 Dec 2011 05:03 AM PST

Semarang (ANTARA News) - Nama Marwah Daud Ibrahim, perempuan kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan, 8 November 1956 itu sempat malang melintang di kancah perpolitikan Indonesia, namun beberapa tahun belakangan namanya seakan menghilang.

Ditemui di sela "Pelatihan Program Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah" di Semarang, Selasa, ia mengaku sudah "meninggalkan" hiruk-pikuk perpolitikan sejak sekitar 2009 silam.

"Sekarang saya mengajar pendidikan karakter seperti ini, kebetulan Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajak kerja sama untuk program pendidikan karakter bagi mahasiswa," katanya.

Marwah mengaku, sampai saat ini ada beberapa kawannya yang mengajak untuk kembali berpolitik, namun ia merasa menemukan kenyamanan dengan mengajar pendidikan karakter, meski berkeliling daerah harus dilakoninya.

"Ada kawan mengajak saya berpolitik lagi, tetapi saya masih nyaman mengajar seperti ini," kata Dewan Pembina Institut Integritas Indonesia (Intiga) yang diajak kerja sama Dikti menyelenggarakan program pendidikan karakter itu.

Mantan Ketua DPP Partai Golkar itu mengaku prihatin dengan kondisi mahasiswa sekarang ini yang tidak memiliki perencanaan masa depan, padahal orang tua mereka sudah mengeluarkan banyak uang untuk membiayai kuliahnya.

Akhirnya, kata dia, banyak lulusan perguruan tinggi yang menganggur karena tidak bisa bersaing mendapatkan pekerjaan, sebab saat kuliah mereka sekadar mengikuti kuliah tanpa perencanaan cita-cita dan masa depan kelak.

Perempuan yang kerap bersuara vokal tatkala masih berkecimpung di dunia politik itu menjelaskan, permasalahan yang dihadapi sektor pendidikan di Indonesia sebenarnya terletak pada perhatian pemerintah yang melulu fisik.

"Pengembangan pendidikan di Indonesia selama ini sifatnya lebih ke fisik, pembangunan kampus, dan sebagainya. Padahal, pengembangan karakter tak boleh dilupakan," kata penulis buku "Mengelola Hidup Merencanakan Masa Depan" (MHMMD) itu.

Buku yang berisi konsep pengembangan pendidikan karakter MHMMD itu kemudian menjadi rujukan program pendidikan karakter yang dilakukannya bersama Dikti dengan sasaran kalangan mahasiswa, baik PTN maupun PTS.

Untuk tahun ini, rencananya ada 12 kota, seperti Ambon, Mataram, Kupang, Kendari, Medan, Makassar, Banjarmasin, dan Semarang yang digelar program pendidikan karakter bekerja sama dengan PTN, PTS, dan Kopertis setempat.

Mantan pengajar program master Universitas Indonesia yang juga anggota Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menjelaskan, setidaknya ada empat tahapan yang harus dilakukan dalam pendidikan karakter.

"Pertama, mengubah `mindset`, dari semula pesimistis menjadi optimistis. Kedua, pendampingan melalui berbagai pelatihan, misalnya menumbuhkan minat baca. Lebih pada pembiasaan-pembiasaan," katanya.

Ketiga, kata Marwah yang meraih gelar doktornya di American University Washington itu, pencarian tokoh-tokoh panutan yang bisa diteladani, dan terakhir adalah melalui kompetisi untuk membudayakan karakter-karakter unggul.
(U.KR-ZLS/I007)

Siswa Indonesia raih medali emas di Hongaria

Posted: 20 Dec 2011 04:59 AM PST

Jakarta (ANTARA News) - Siswa Sekolah Menengah Atas Indonesia, Erwin Handoko, meraih medali emas dalam "The Rudolf Ortway Prob Solving Contest in Physics" yang diselenggarakan Eotvos Universitas di Hongaria.

Fisikawan Yohanes Surya dalam layanan pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan, siswa tersebut saat memenangkan

harus bertarung dengan peserta sekolah menengah atas (SMA) hingga S3.

Menurut Yohanes, soal yang diberikan adalah sama dengan peserta SMA dengan S3 dengan tingkat kesulitan tinggi yang harus dikerjakan dalam waktu 10 hari.

"Hanya jenius yg bisa selesaikan problem ini," katanya.

Penghargaan lain juga diraih oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Surya yang meraih medali perak dalam "Univ Physics competition" tingkat dunia.

Soalnya diambil dari kehidupan nyata diselesaikan dengan konsep fisika selama 48 jam dengan membutuhkan kreatifitas tinggi untuk menyelesaikan soal soal ini.
(T.A025/A023)