Friday, December 23, 2011

Mencontek Masalah Serius Pendidikan - Republika Online

Mencontek Masalah Serius Pendidikan - Republika Online

Mencontek Masalah Serius Pendidikan

Posted: 23 Dec 2011 05:19 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kasus mencontek telah menjadi persoalan serius yang perlu menjadi perhatian di masa depan. Sebab, dunia pendidikan seharusnya mencetak generasi jujur bukan pecontek.

Manager Makmal Pendidikan, Domper Dhuafa, Asep Sapa'at, menilai peranan guru sangat penting dalam solusi menangani tradisi mencontek. Selama ini, guru seolah terjebak dalam konflik kepentingan.

"Ada guru yang masih menjaga idealismenya sehingga anti terhadap mencontek, namun ada guru yang terjebak dalam kepentingan sekolah untuk menjaga reputasinya. Jadi, guru membiarkan anak mencontek sehingga prestasi sekolah terjaga," kata dia saat berbincang dengan republika.co.id, Jum'at (23/12).

Ia pun mengaku prihatin dengan persoalan mencontek. Dahulu, mungkin hanya ada satu atau dua soal yang dicontek. Kini, soal yang dicontek mencapai 30-an lantaran soal yang diujikan pilihan ganda. "Jika mencontek menjadi hal biasa, berarti pembunuhan karakter sudah terjadi di sekolah," kata dia.

Pengelolaan Dana BOS Dikembalikan ke Pemprov

Posted: 23 Dec 2011 02:09 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN - Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan di kabupaten dan kota, mulai 2012 dikembalikan kepada pemerintah provinsi.

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin pada pidato penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2012 untuk dinas serta kabupaten dan kota di Banjarmasin, Jumat, mengatakan pengelolaan dana BOS selama 2011 banyak mengalami kendala.

"Pada 2011 dana BOS dikelola langsung oleh dinas kabupaten dan kota, namun banyak kendala, sehingga pada 2012 pengelolaannya dikembalikan ke provinsi," katanya.

Kendala tersebut, kata gubernur, berdasarkan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain penyaluran yang tidak tepat waktu, sistem pelaporan tidak jelas dan terlambat.

Kondisi tersebut membuat program BOS tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. "Mungkin karena pemerintah kabupaten dan kota baru sekali melaksanakan, sehingga masih mencari pengalaman, meski pada dasarnya kekurangan tersebut cukup wajar," katanya.

Ia mengatakan, pengelolaan dana BOS di beberapa kabupaten di Kalsel juga sempat menghadapi kendala antara lain keterlambatan pelaporan keuangan dan penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah.

Bahkan, kata gubernur, dia langsung ditelepon oleh Mendikbud yang mempertanyakan tentang pengelolaan dan pelaporan dana BOS yang belum rampung di dua kabupaten. "Kasus tersebut tidak hanya terjadi di Kalsel, tetapi juga di sebagian besar daerah di Indonesia," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, pengelolaan dana BOS dikembalikan ke provinsi. Sekretaris Dinas Pendidikan Herman Taufan mengatakan, secara teknis pihaknya belum memahami tentang pengelolaan dana BOS yang dikembalikan ke provinsi.

"Sosialisasi terkait dana BOS akan dilaksanakan pada Selasa (27/12) di Pemprov Kalsel, untuk saat ini kami masih menunggu petunjuk teknisnya," katanya.

Berdasarkan pengalaman 2011, kata dia, penyaluran dana BOS pada 13 kabupaten dan kota di Kalsel, hanya Kabupaten Barito Kuala yang penyalurannya tepat waktu.

Menurut Herman, dibanding 2011 dana BOS direncanakan naik hingga 39 persen dari sebelumya untuk tingkat SD sebesar Rp400.000 per siswa, SMP Rp570.000 dan SMA Rp120.000.

"Siswa tingkat SMA mendapatkan bantuan dana BOS lebih sedikit karena sifatnya masih rintisan wajib belajar pendidikan menengah, dan baru tahun ini dianggarkan sehingga belum penuh," katanya.

Dana BOS Jatim 2012 Rp 2,8 Triliun

Posted: 23 Dec 2011 12:54 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Pada 2012 nanti, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan diterima Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim) mengalami kenaikan yang cukup siginikan, yakni sebanyak Rp 9 triliun. Jika pada 2011 Dindik hanya menerima sebsar Rp 1,9 triliun, maka pada tahun depan, lembaga pemerintah daerah pada bidang pendidikan itu akan menerima sebanyak Rp 2,8 triliun.

Dengan naiknya dana tersebut, maka diharapkan dapat tersalurkan dengan baik. Sehingga anak didik yang sebelumnya kesulitan untuk mengenyam pendidikan, maka dengan adanya peningkatan itu setidaknya mampu mengurangi permasalahan.

Tak hanya pada anak didik, tapi juga para orang tua pun dapat terbantu. "Bantuan ini ditujukan agar program pendidikan sembilan tahun bisa berjalan," kata Kepala Dindik Jatim, Harun, Jumat (23/12).

Dengan adanya peningkatan itu, jelas Harun, maka akan berdampak langsung kepada para siswa di Jatim. Jika pada tahun sebelumnya siswa sekolah dasar (SD) mendapatkan dana bantuan antara Rp 397.000-Rp 400.000, maka pada 2012 bertambah menjadi Rp 580.000. Begitu juga dengan siswa sekolah menengah pertama (SMP). Jika sebelumnya memperoleh bantuan dari Rp 570.000-Rp 575.000, nanti akan menjadi Rp 710.000.

Menurut Harun, jika sebelumnya pencairan dana BOS dikucurkan pemerintah pusat langsung ke rekening sekolah, maka untuk 2012 akan dimasukkan ke rekening kas daerah terlebih dulu, baru akan diteruskan ke rekening sekolah. "Cara ini memang sangat bagus karena prinsipnya harus tepat waktu, manfaat, sasaran, penggunaan, dan jumlah penerima," tuturnya.

Nantinya, jelas dia, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan melakukan pengawasan yang akan dibantu inspektorat jenderal (Itjen) serta melibatkan komite pendidikan. Karena itu, pihaknya juga akan melakukan pengawasan penggunaan dana BOS.

Dengan adanya pengawasan, harap Harun, maka potensi penyalahgunaan dana akan terminimalisir. Proses pengawasan diharapkan bukan hanya terfokus pada BOS SMA dan SMK, tetapi BOS SD dan SMP juga harus dilakukan pengawasan ketat. "Ini uang negara yang harus diawasi penggunannya," kata dia menegaskan.

Jika dalam proses ditemukan bentuk pelanggaran, maka menurut Harun sejumlah sanksi bisa diberikan. Seperti penghentian pengiriman bantuan, hingga pada sanksi pidana.

Selain itu, kata Harun, pada 2012, Jawa Timur juga direncakan akan menjadi wilayah percontohan penyaluran dana BOS oleh Menteri Pendidikan dan Budaya (Mendikbud). Itu lantaran pada 2011, penyaluran dana BOS di Jawa Timur dinilai sukses.

"Secepatnya akan kami surati para bupati dan wali kota untuk segera menunjuk seorang manajer BOS di 2012," ujarnya.

Dimediasi Mendikbud, MWA dan Rektor UI Akhirnya Berdamai

Posted: 23 Dec 2011 12:05 AM PST

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kedua belah pihak yang selama ini bersitegang tersebut akhirnya berdamai. Di hadapan para awak media, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA), Purnomo Prawiro, dan Rektor UI, Gumilar Rusliwa Somantri, saling berjabat tangan sambil disaksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh.

Peristiwa tersebut terjadi setelah rapat antara pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Rektorat UI, dan MWA di Gedung Kemendikbud, Kamis (22/12) malam. Rapat tersebut berlangsung selama kurang lebih empat setengah jam dan baru berakhir menjelang tengah malam.

Purnomo mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Nuh atas mediasi untuk kesekian kalinya dengan Rektor UI. Sebelumnya, sudah tiga kali pertemuan serupa dilaksanakan namun tak kunjung mendapatkan titik temu.

"Terima kasih untuk pak menteri atas mediasinya yang membuat MWA berhasil membuat kesepakatan (dengan Rektor UI). Kini kami perlu doa dari semuanya supaya apa yang diputuskan kemudian bisa diterima seluruh civitas akademika," ujar Purnomo.

Purnomo menegaskan bahwa sumber dari permasalahan MWA dengan Rektor UI selama ini hanyalah perbedaan tafsir atas Peraturan Pemerintah (PP) 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta PP 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara.

"Sedangkan apa yang muncul di media selama ini cuma ekses-ekses tambahan," tuturnya.

Sama seperti Purnomo, Gumilar juga mengucapkan terima kasih atas mediasi yang dilakukan Nuh. "Mediasi yang dilakukan pak menteri berlangsung dengan suasana penuh kehangatan dan keakraban. Terlihat semua pihak mencoba menjaga persatuan dan kesatuan UI dan menjaga martabat UI," ujarnya.

Gumilar yang beberapa hari sebelumnya dianggap telah mengundurkan diri oleh sejumlah pihak berharap hasil pertemuan malam tersebut bisa terus ditindaklanjuti sehingga membuahkan hasil berjalannya proses transisi yang ditandai upaya-upaya produktif demi menopang keberlangsungan UI di masa mendatang.

Kemendikbud pada akhirnya batal turun tangan secara langsung menyelesaikan permasalahan di tubuh UI. Opsi untuk membubarkan semua organ di dalam UI, termasuk Rektorat UI dan MWA, juga batal karena nantinya akan dibentuk tim transisi yang bertugas menyiapkan apa saja yang terkait UI selama masa transisi hingga September 2013.

"Jadi ini bukan kementerian mengambil alih. Permasalahan ini akan diselesaikan secara internal oleh orang-orang UI sendiri," kata Nuh menegaskan.

Seluruh Sekolah Rusak Direhab 2012

Posted: 22 Dec 2011 08:43 PM PST

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rehabilitasi sekolah-sekolah rusak berat diharapkan selesai 2012 menyusul kenaikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 2012. Anggaran BOS 2012 naik 40 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi Rp 23 triliun.

"Kenaikan anggaran BOS tersebut seiring dengan program wajib belajar 12 tahun yang akan diluncurkan pada 2012,'' ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Ia mengatakan program wajib belajar (wajar) 12 tahun bisa dilaksanakan serentak. Program wajar 9 tahun sudah dianggap selesai. "Kemampuan pendanaan BOS untuk SMA sudah tercukupi dari anggaran," katanya.

Agung mengharapkan di 2012 penyaluran BOS tidak telat. Pada 2011, penyaluran BOS SD dan SMA mengalami keterlambatan. Hingga Desember 2011 atau kuartal IV, masih masih ada 60 persen dana BOS di 497 kabupaten kota yang belum tersalur. Dana masih mengendap di kas kabupaten kota. ''Di 2012, dengan mekanisme baru langsung disalurkan ke kas sekolah,'' tutur Agung.